Hal ini diungkapkan Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama Satrya Langkun. Menurutnya, 212 kepala desa menjadi tersangka pada periode 2016-2018.
"Sudah saya sampaikan pada 2016-2017 ada 110 kepala desa. Tahun 2018 akhir kita catat sampai dengan Desember, itu ada sampai dengan 102 tersangka," kata Tama di Jakarta, Jumat (8/11).
"Berarti sudah 212 kepala desa jadi tersangka dalam kurun waktu tiga tahun terakhir," imbuhnya.
Tama sebelumnya memaparkan modus-modus untuk mengeruk dana desa. Mulai dari utang tak dibayar, profek fiktif hingga double budgeting. Proyek fiktif adalah di mana terdapat kucuran dana terhadap proyek di desa, seolah-olah ada yang dibangun, padahal tidak ada.
Tama meminta masyarakat untuk bisa lebih peduli dalam mengawasi penggunaan dana desa.
"Menurut saya menjadi masalah-masalah ke depan yang harus diselesaikan untuk mencegah dana desa dikorupsi," tutupnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: