KPK Cuma Jawab 42 Dari 157 Pertanyaan, Kubu Imam Nahrawi Yakin Menang

Kuasa hukum Imam Nahrawi, Saleh/RMOL

Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan diminta objektif memutuskan permohonan praperadilan yang diajukan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.

Kuasa hukum Imam, Saleh menilai status tersangka terhadap kliennya sangat dipaksakan. Sebab KPK tidak mampu menunjukkan bukti permulaan pada persidangan sebelumnya di depan hakim tunggal, Elfian.

"Itu sangat terlihat sekali mulai dari ranah penyelidikan yang seharusnya itu ada bukti permulaan ternyata KPK tidak mampu membuktikan itu," ucap Saleh usai persidangan penyerahan berkas kesimpulan permohonan praperadilan di PN Jakarta Selatan, Jumat (8/11) sore.

Bahkan, katanya, dalam sidang agenda pembuktian dari pihak KPK hanya mampu membuktikan sebanyak 42 bukti dari 157 bukti yang disampaikan saat agenda jawaban.

"Oleh karena itu, dari sisi pembuktian, kita akhirnya menemukan bahwa KPK masih belum cukup bukti untuk menentukan Pak Imam Nahrawi sebagai tersangka, itu jelas buktinya," sambungnya.

Sidang putusan akan diagendakan pada Selasa (12/11) besok. Tim kuasa hukum Imam Nahrawi meyakini gugatan praperadilan dapat dikabulkan oleh Hakim Tunggal Elfian.

"Kami dari tim kuasa hukum sangat yakin. Karena KPK hingga hari ini, dalam jawabannya ini, masih mencari bukti-bukti," tegas Saleh.

Dengan demikian, Saleh berharap Hakim Elfian dapat memutuskan permohonan praperadilan kliennya secara objektif atas penetapan tersangka Imam Nahrawi.

"Kita berharap hakim praperadilan ini sangat objektif. Karena kalau dari sisi materi kita sangat yakin bahwa penetapan Pak Imam sebagai tersangka ini sangat tidak sesuai dengan UU KPK maupun di dalam KUHAP sama sekali tidak sesuai," pungkasnya.

Imam Nahrawi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah KONI. Imam diduga menerima suap sebesar Rp 26,5 miliar melalui asisten pribadinya.

Uang suap tersebut diduga merupakan commitment fee terkait pengurusan hibah yang diajukan pihak KONI kepada Kemenpora pada 2018 lalu.

Kolom Komentar


Artikel Lainnya

Rachmat Yasin Diduga Minta Gratifikasi Tanah Yang Akan Dibangun Pondok Pesantren
Hukum

Rachmat Yasin Diduga Minta G..

14 Agustus 2020 03:59
KPK Akui Sempat Tunda Penahanan Rachmat Yasin Karena Akan Gelar Hajatan Nikah
Hukum

KPK Akui Sempat Tunda Penaha..

14 Agustus 2020 02:54
Sidang Jiwasraya, Ahli Asuransi Sebut Direksi Punya Wewenang Ubah Pedoman Investasi
Hukum

Sidang Jiwasraya, Ahli Asura..

14 Agustus 2020 00:28
Eks Bupati Rachmat Yasin Diduga Sunat Anggaran SKPD Rp 8,9 M Untuk Kampanye Pilkada Bogor
Hukum

Eks Bupati Rachmat Yasin Did..

13 Agustus 2020 23:57
Penyitaan Aset Kasus Jiwasraya Kembali Diprotes Saksi
Hukum

Penyitaan Aset Kasus Jiwasra..

13 Agustus 2020 23:33
Diduga Terima Gratifikasi, KPK Tahan Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin
Hukum

Diduga Terima Gratifikasi, K..

13 Agustus 2020 20:39
Buntut Dugaan Pemerasan Oleh Oknum Jaksa, KPK Periksa 63 Kepala SMPN Di Riau
Hukum

Buntut Dugaan Pemerasan Oleh..

13 Agustus 2020 17:18
Tidak Berpolitik Usai Bebas Murni, Nazaruddin: Fokus Mengejar Akhirat
Hukum

Tidak Berpolitik Usai Bebas ..

13 Agustus 2020 15:53