KPK Garap Petinggi Angkasa Pura II Terkait Kasus "BUMN Suap BUMN"

Selasa, 08 Oktober 2019, 11:45 WIB
Laporan: Faisal Aristama

Gedung KPK/RMOL

Penyidik KPK memanggil Vice President of Corporate Financial Control PT‎ Angkasa Pura II, Amrizal dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan Baggage Handling System (BHS) yang melibatkan dua perusahaan BUMN yakni PT Angkasa Pura dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI).

Amrizal sedianya bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Dirut PT INTI, Darman Mappangara.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DMP (Dirut PT INTI, Darman Mappangara)," kata Jurubicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkatnya, Selasa (8/10).

Diketahui, Darman Mappangara merupakan tersangka pada kasus ini. Penetapan tersangka itu seiring pengembangan pada proses penyidikan yang didalami oleh KPK.

Selain Darman, dua orang lainnya telah menyandang status tersangka yaitu Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II, Andra Y. Agussalam dan staf PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI), Taswin Nur.‎‎

Darman diduga bersama-sama dengan stafnya, Taswin Nur menyuap Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II, Andra Y. Agussalam.‎ Suap itu diberikan agar PT INTI mendapatkan sejumlah proyek dari PT Angkasa Pura II.

Adapun, sejumlah proyek PT Angkasa Pura II yang bakal digarap oleh PT INTI itu ialah; poyek Visual Docking Guidance System (VGDS) senilai Rp 106,48 miliar, proyek Bird Strike Rp 22,85 senilai miliar dan proyek pengembangan bandara Rp 86,44 miliar.

Selain itu, PT INTI juga memiliki daftar prospek project tambahan di PT Angkasa Pura II dan PT Angkasa Pura Propertindo yaitu proyek X-Ray 6 bandara senilai Rp 100 miliar, Baggage Handling System di enam bandara senilai Rp 125 miliar, proyek VDGS senilai Rp 75 miliar dan radar burung senilai Rp 60 miliar.

Kolom Komentar


Video

Pelita Gelar Doa Bersama Nyelameti Ibu Pertiwi

Senin, 21 Oktober 2019
Video

Pencuri di Semarang Hanya Butuh 10 Detik Gasak Motor

Senin, 21 Oktober 2019
Video

Tidak Ada Tindakan Tegas, Perekonomian Bisa di Bawah 5 Persen

Selasa, 22 Oktober 2019