Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

4 Petinggi PTPN III Diperiksa KPK Terkait Suap Distribusi Gula

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/faisal-aristama-1'>FAISAL ARISTAMA</a>
LAPORAN: FAISAL ARISTAMA
  • Senin, 23 September 2019, 13:20 WIB
4 Petinggi PTPN III Diperiksa KPK Terkait Suap Distribusi Gula
KPK terus dalami kasus suap distribusi gula/Net
rmol news logo Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat orang saksi dalam kasus suap distribusi gula di PTPN III tahun anggaran 2019 yang telah menjerat Direktur Utama (Dirut) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Dolly Pulungan (DPU).

Empat orang saksi itu ialah Kepala Divisi Pemasaran Direktorat Pemasaran PTPN III Holding, Arief Budiman; Sekretaris Direktorat Pemasaran PTPN III Holding, Adinda Anjarsari; Dirut PT KPBN Edward Samantha; dan eks Ketua KPPU, M Syarkawi Rauf.

"Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka PNO (Pemilik PT Fajar Mulia Trasindo Pieko Nyotosetiadi)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkatnya, Senin (23/9).

Dalam perkara distribusi gula ini, KPK menetapkan tiga orang tersangka yakni Dolly, Pieko, dan I Kadek.

Dolly dan I Kadek melakukan kongkalingkong untuk memenangkan PT Fajar Mulia Trasindo milik Pieko agar bisa menampung kuota impor gula.

Atas upayanya itu, Dolly dan I Kadek dijanjikan mendapat fee sebesar 10 persen atau senilai 345 ribu dolar Singapura dari total nilai proyek.

Padahal, di PTPN III terdapat aturan internal mengenai harga gula bulanan yang disepakati oleh tiga komponen. Yaitu PTPN III, Pengusaha Gula, dan ASB selaku Ketua Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia (APTRI).

Pieko (PNO) selaku pihak yang diduga pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Dolly dan I Kadek, selaku pihak yang diduga penerima, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA