Dalami Kasus KTP-El, KPK Garap Setya Novanto Untuk Tersangka Tannos

Setya Novanto/Net

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov). Dia diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP berbasis elektronik (KTP-El) untuk tersangka Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos (PLS).

Diketahui, Setnov saat ini berstatus terpidana kasus korupsi KTP berbasis elektronik.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka PLS (Paulus Tannos)," kata Jurubicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (12/9).

Selain Setnov, Direktur PT Stacopa Raya Hadi Suprapto Kakalim, Karyawan Money Changer PT Berkat Omega Sukses Sejahtera, Yu Bhang Tjhiu alias Moni dan seorang pensiunan PNS Ditjen Dukcapil Suciati pun digarap KPK.

KPK telah menetapkan empat tersangka baru kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP-El. Mereka adalah, Paulus Tannos (PLS), mantan Anggota Komisi II DPR, Miryam S Haryani, Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI), Isnu Edhi Wijaya; dan PNS BPPT, Husni Fahmi.

Penetapan keempat tersangka ini merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya. KPK telah memproses 14 orang dalam perkara dugaan korupsi KTP-El.

Delapan orang telah terlebih dahulu berstatus tersangka yakni Andi Narogong, Irman, Sugiharto, Anang Sugiana Sudihardjo, Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, Made Oka Masagung dan Markus Nari. Sementara, tujuh dari delapan orang itu telah divonis bersalah karena terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi terkait mega proyek KTP-el.

Kasus yang telah merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun dari total anggaran Rp 5,9 triliun ini melibatkan banyak perusahaan dalam proses lelang untuk menggarap KTP berbasis elektronik itu. Selain perusahaan, sejumlah anggota DPR pun telah dipidanakan dalam kasus ini lantaran menjadi bancaan saat anggaran untuk KTP-el ini cair.

Salah satunya, politisi Partai Golkar Markus Nari diduga, Markus berperan memuluskan pembahasan dan penambahan anggaran proyek KTP-el di DPR.

Dari sejumlah fakta persidangan, Markus bersama sejumlah pihak lain meminta uang kepada Irman (saat itu Dirjen Dukcapil Kemendagri) sebanyak Rp 5 miliar pada 2012. Uang itu diduga untuk memuluskan pembahasan anggaran perpanjangan proyek KTP-El tahun 2013 sebesar Rp 1,49 triliun.

Kolom Komentar


Video

BREAKING NEWS: Pasar Cepogo Boyolali Terbakar

Kamis, 17 September 2020
Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020

Artikel Lainnya

Pak Mahfud, Laporan Terhadap Immanual Ebenezer Kok Mandek, Orangnya Sudah Jadi Komisaris
Hukum

Pak Mahfud, Laporan Terhadap..

19 September 2020 11:50
Akbar Faizal: Kebakaran Kejagung Serangan Langsung Terhadap Negara, Presiden Harus Ambil Langkah Serius
Hukum

Akbar Faizal: Kebakaran Keja..

18 September 2020 19:30
Jokowi Tidak Bisa Intervensi Penegak Hukum, Tapi Bisa Copot Kapolri Dan Jaksa Agung
Hukum

Jokowi Tidak Bisa Intervensi..

18 September 2020 19:11
Andi Irfan Jaya Diperiksa Kejagung Usai Ditetapkan Tersangka Kasus Djoko Tjandra
Hukum

Andi Irfan Jaya Diperiksa Ke..

18 September 2020 15:32
Penahanan 5 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Proyek Fiktif Di PT Waskita Karya Diperpanjang 30 Hari
Hukum

Penahanan 5 Tersangka Kasus ..

18 September 2020 15:30
Serius Usut Perkara Djoko Tjandra Dan Jaksa Pinangki, KPK Dalami Bukti Dari MAKI
Hukum

Serius Usut Perkara Djoko Tj..

18 September 2020 15:12
KPK Cecar 7 Perwakilan PT Waskita Karya Soal Aliran Uang Dalam Kasus Korupsi Subkontraktor Fiktif
Hukum

KPK Cecar 7 Perwakilan PT Wa..

18 September 2020 10:53
Pasca Dikembalikan, Bareskrim Limpahkan Berkas Perkara Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Ke JPU
Hukum

Pasca Dikembalikan, Bareskri..

17 September 2020 23:45