KPK Berpeluang Selidiki Pemindahan Kantor Pertamina Ke Gedung Luhut

“Kalau KPK (bisa menyelidiki jika ada) isu korupsinya. Kita hanya bisa masuk ke situ. Kita enggak bisa masuk di luar (isu korupsi) itu,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kepada Kantor Berita RMOL usai diskusi di Upnormal Cafe, Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (7/8).

Saut menjelaskan, KPK tidak bisa masuk melakukan penyelidikan jika hanya di tataran proses lelang dan mekanisme hingga PT Pertamina bisa menunjuk gedung milik Luhut itu sebagai kantor sementara selama Gedung Pertaminan direnovasi.

“Tapi di isu pencegahan masih bisa. Nanti ada sejumlah rekomendasi (dari KPK). Seperti apa rekomendasinya, KPK normatif saja. Ya ikuti saja peraturannya (sewa menyewa),” jelas Saut.

Proses PT Pertamina yang menyewa Gedung milik Luhut Binsar Pandjaitan menjadi sorotan. Salah satunya, Politisi yang juga praktisi hukum Ahmad Yani. Ia mendesak KPK untuk mengusut tuntas penyewaan Gedung Sopo Del milik PT Toba Bara Sejahtra Tbk oleh Pertamina.

VP Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman, menyatakan pemilihan Gedung Sopo Del milik Luhut tidak dipilih sembarangan. Sudah melalui tender dan pertimbangan harga sewa.

"Pemilihan ke Sopo Del itu sudah melalui tender. Jadi tidak sembarangan, dan prosesnya sudah bertahun-tahun lalu. Kan karyawan yang pindah banyak, tidak cuma di Gedung Annex, tapi juga karyawan yang di Kwarnas, Jadi (Pertamina) perlu ruang sangat banyak," jelas Fajriyah kepada wartawan.