Maqdir Ismail: Dasar KPK Jadikan Sjamsul Nursalim DPO Tidak Masuk Akal

DPO KPK Sjamsul Nursalim/Net

Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasukkan pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dalam daftar pencarian orang (DPO) tidak masuk akal.

Sebab, Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan bahwa penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Mandiri (SKL BLBI) yang dilakukan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Tumenggung bukan merupakan perbuatan pidana.

Atas alasan itu, pengacara senior Maqdir Ismail mempertanyakan dasar dari keputusan KPK tersebut.

"Dasar keputusan KPK apa? Ini kan menyimpang dari putusan MA," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (4/8).

KPK, lanjutnya, harus mampu menjawab pertanyaan mendasar, jika Syafruddin tidak melakukan tindak pidana, bagaimana mungkin Sjamsul bisa dianggap melakukan pidana. Padahal, dalam dakwaan dan putusan pengadilan tindak pidana korupsi perkara ini, Sjamsul disebut bersama-sama melakukan perbuatan itu dengan Syafruddin.


“KPK hingga kini belum bisa menjelaskan hal ini. Oleh karenanya, penetapan SN sebagai buronan merupakan suatu penyalahgunaan wewenang oleh KPK”, ujarnya.

Selain itu, penetapan buronan dinilai tidak tepat disematkan kepada Sjamsul. Ini mengingat Sjamsul tidak pernah melarikan diri dari jerat hukum.

"Karena Sjamsul tidak memiliki masalah dengan hukum,” tegasnya.

Sebelumnya, Jumat (2/8) lalu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan bahwa tersangka kasus Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI) kepada BDNI (Bank Dagang Nasional Indonesia), Sjamsul Nursalim menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kolom Komentar


Video

#KamiMasihAda Pemkot Fasilitasi Launching Album 30 Musisi Semarang

Kamis, 24 September 2020
Video

Tanya Jawab Cak Ulung - Ancaman dan Peluang Pilkada

Kamis, 24 September 2020

Artikel Lainnya

Perusahaan BUMN Dalam Korupsi Proyek Jembatan Di Kabupaten Kampar Rugikan Keuangan Negara Rp 50 M
Hukum

Perusahaan BUMN Dalam Korups..

30 September 2020 03:27
Hary Prasetyo Akui Ada Praktek Window Dressing Laporan Keuangan Jiwasraya
Hukum

Hary Prasetyo Akui Ada Prakt..

29 September 2020 23:28
KPK Kembali Perpanjang Masa Tahanan 6 Tersangka Suap APBD Jambi
Hukum

KPK Kembali Perpanjang Masa ..

29 September 2020 21:46
Kasus Korupsi Proyek Jembatan Di Kampar Riau Terungkap, KPK Tahan Dua Tersangka
Hukum

Kasus Korupsi Proyek Jembata..

29 September 2020 19:22
Berkas Lengkap, Eks Sekretaris MA Nurhadi Dan Menantunya Diserahkan Ke JPU KPK
Hukum

Berkas Lengkap, Eks Sekretar..

29 September 2020 18:13
Jampidsus Persilakan JPU Dan Hakim Panggil ST Burhanuddin Dan Hatta Ali
Hukum

Jampidsus Persilakan JPU Dan..

29 September 2020 09:59
Bupati Kutim Ismunandar Dkk Tetap Ditahan Di Rutan KPK Hingga 30 Hari Ke Depan
Hukum

Bupati Kutim Ismunandar Dkk ..

29 September 2020 02:35
Maafkan Tersangka, Ahok Akhirnya Cabut Laporan Polisi Kasus Pencemaran Nama Baik
Hukum

Maafkan Tersangka, Ahok Akhi..

28 September 2020 22:20