KPK Harus Usut Proses Pindahnya Kantor Pertamina Ke Gedung Milik Luhut

"Sebaiknya dalam menegakkan hukum apalagi menyangkut sesuatu yang sudah diketahui dan kontroversial, penegak hukum apalagi KPK harus lebih progresif. Bukan konvensional menunggu laporan masyarakat," tutur pengamat hukum dari Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Suparji Ahmad kepada Kantor Berita RMOL, Minggu (4/8).

Belakangan diketahui, Gedung Sopo Del yang saat ini dihuni oleh perusahaan plat merah (PT Pertamina) adalah milik Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Dalam konteks pencegahan, KPK kata Suparji, harus bertindak cepat untuk menemukan apakah ada dan tidaknya penyimpangan  dari setiap kebijakan yang diambil pejabat negara.

"Dalam konteks supervisi dan pencegahan, KPK harus cepat bertindak untuk menemukan ada unsur pidananya atau tidak," tambahnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka yang sempat menanyakan dan mempermasalahkan pindahnya kantor Pertamina ke gedung milik Luhut. Menurut dia, mekanisme penunjukkan tender hingga akhirnya pindah ke gedung milik Luhut mesti dijelaskan.

Saat KPK dimintai konfirmasi Senin (9/7) lalu, Juru bicara Febri Diansyah, menyatakan hingga saat ini belum ada laporan dari masyarakat terkait pindahnya kantor Pertamina ke Gedung Sopo Del milik Luhut.

Meski demikian,  apabila ada laporan dari masyarakat, Febri memastikan akan menyelidiki terkait dugaan penyalahgunaan wewenang pada proses lelang dan penunjukkan tender perusahaan berplat merat itu.