Hal ini sangat diperlukan lantaran Pati Polri dianggap punya ketegasan dan konsistensi sehingga tidak mudah untuk diintervensi oleh bawahanya melalui Wadah Pegawai (WP) KPK.
“Kekacauan yang terjadi di internal KPK akibat tidak tegas dan tidak konsistennya pimpinan KPK, yang seharusnya mampu menjadi pimpinan,†kata Neta kepada wartawan, Rabu (31/7).
Neta mencatat, ketidaktegasan pimpinan KPK antara lain, adanya sejumlah keputusan komisioner yang tidak dijalankan akibat protes dari penyidik KPK yang mengakibatkan hilangnya wibawa pimpinan.
Oleh karena itu, sambung Neta, Pansel KPK diharapkan mampu melahirkan lima pimpinan yang mampu bersikap tegas, konsisten, dan tidak takut pada bawahan.
Dua Pati Polri, yakni Wakabareskrim, Irjen Antam Novambar dan Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Firli Bahuri dinilai sosok yang mampu membidangi KPK untuk menjalankan kembali asas kepastian hukum.
Terlebih, Irjen Filri Bahuri yang menurut Neta cukup berprestasi ketika mengungkap kasus narkoba, para bandar dijerat dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang total nilai aset yang berhasil disita sebesar Rp 8,4 miliar.
“Hal ini tentunya menjadi catatan Pansel Capim KPK tentunya berkaitan dengan kinerja KPK ke depan yang juga berurusan dengan TPPU,†pungkas Neta.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane berpendapat, pimpinan KPK ke depannya perlu diisi oleh Perwira Tinggi (Pati) Polri. 
