Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Butuh Keahlian Ungkap Kasus BLBI, KPK Panggil Rizal Ramli Besok

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/widian-vebriyanto-1'>WIDIAN VEBRIYANTO</a>
LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO
  • Kamis, 18 Juli 2019, 19:23 WIB
Butuh Keahlian Ungkap Kasus BLBI, KPK Panggil Rizal Ramli Besok
Rizal Ramli/Net
rmol news logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mendalami kasus pemberian Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).

Dalam kasus ini, KPK sepertinya tidak mau lagi kecolongan setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi mantan Kepala Badan Penyehat Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Tumenggung.

Sedianya komisi antirasuah itu akan memanggil ekonom senior DR Rizal Ramli sebagai saksi dalam kasus ini pada Jumat (19/7).

Ini merupakan pemanggilan kedua, setelah pada pemanggilan pertama pria yang akrab disapa RR itu berhalangan hadir.

"Besok diagendakan pemeriksaan Rizal Ramli sebagai saksi dalam perkara ini dengan tersangka SJN (Sjamsul Nursalim) dan ITN (Itjih Nursalim)," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Kamis (18/7).

Sementara itu, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Massardi menyebut bahwa RR dipanggil untuk menjelaskan lebih dalam modus operandi korupsi di balik pemberian SKL BLBI kepada obligor.

“Kapasitasnya sebagai saksi, mengingat Rizal Ramli memiliki pengalaman sebagai Menko Ekuin era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), sehingga tahu betul alur proses pembuatan kebijakan," ujar orang dekat RR itu.

Untuk itu, Adhie meminta kepada publik tidak menafsirkan pemanggilan itu secara negatif. Apalagi menuduh mantan Menko Kemaritiman itu terlibat kasus korupsi.

“Nah, hal ini yang harus diluruskan. Kalau pemanggilan orang seperti Rizal Ramli itu, KPK membutuhkan keahliannya dalam menjelaskan modus operandi kasus korupsi SKL BLBI itu bisa terjadi," tegasnya.

RR sudah pernah dipanggil KPK untuk menjelaskan kasus ini pada 2 Mei 2017 lalu. Dia mengungkap kasus BLBI terjadi karena sejumlah faktor. Salah satunya kebijakan pemerintah yang kurang tepat. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA