Emirsyah Satar Kembali Dipanggil KPK Terkait Suap PT Garuda Indonesia

Rabu, 17 Juli 2019, 11:16 WIB
Laporan: Faisal Aristama

Emirsyah Satar kembali jalani pemeriksaan KPK terkait suap di PT Garuda Indonesia/Net

Mantan Direktur PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar kembali mendapat panggilan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/7). Emirsyah diperiksa terkait kasus dugaan suap pengadaan mesin dan pesawat Garuda Indonesia dari S.A.S Rollys-Royce P.L.C kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Pada pemeriksan hari ini, Emirsyah akan bertemu para penyidik KPK dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Pekan lalu mantan bos Garuda Indonesia ini juga sempat diperiksa sebagai saksi.

"ESA (Emirsyah Satar) akan diperiksa sebagai tersangka pengadaan pesawat dan mesin pesawat di PT Garuda Indonesia," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (17/7).

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan sedikitnya dua orang tersangka. Yakni Mantan Direktur PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar dan pemilik PT Mugi Rekso Abadi Soetikno Soedarjo.

Emirsyah diduga menerima suap 1,2 juta euro dan 180 ribu dolar AS atau senilai total Rp 20 miliar dari Soetikno melalui seorang perantara.

Emirsyah juga diduga menerima barang senilai 2 juta dolar AS yang tersebar di Singapura, Australia, dan Indonesia. Barang-barang terkait suap ini berasal dari perusahaan manufaktur terkemuka asal Inggris, Rolls Royce, dalam pembelian 50 mesin pesawat Airbus SAS pada periode 2005-2014 oleh PT Garuda Indonesia.

Teranyar, KPK menemukan adanya aliran dana lintas negara dalam pengusutan perkara ini. Lembaga antirasuah ini juga telah mengantongi adanya penggunaan puluhan rekening bank asal luar negeri yang diduga berkaitan dengan aliran dana milik para tersangka suap di PT Garuda Indonesia ini.

Hingga saat ini, KPK tengah menelusuri temuan-temuan baru tersebut. KPK menelusuri melalui serangkaian pemeriksaan sejumlah saksi beberapa waktu ke depan.

"Dalam dua minggu ini KPK telah mengagendakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk kepentingan penelurusan aliran dana dan dokumen lain yang relevan," pungkas Febri.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Ahok Mau Jadi Petinggi BUMN, Ini Gaya Marah-marahnya

Rabu, 13 November 2019
Video

Belum Jelas Kemana, Ahok Sudah Bikin Ramai

Jumat, 15 November 2019
Video

Rizal Ramli Tidak Setuju Ahok Pimpin BUMN

Minggu, 17 November 2019