Komisi III DPR Dalami Empat Hal Terkait Amnesti Baiq Nuril

Baiq Nuril/Net

Komisi III DPR yang membidangi hukum siap mengkaji surat permohonan pertimbangan dari Presiden Joko Widodo terkait pengajuan amnesti untuk Baiq Nuril.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan, setidaknya ada empat hal yang akan didalami dalam kasus pelecehan seksual yang dialami Nuril yang justru membuatnya dijerat dengan UU Informasi Transaksi Eletronik (ITE).

"Pertama, tentu kita harus melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan paling tidak dalam kasus Baiq Nuril ini seperti apa," ujar Arsul di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7).

Pihaknya juga akan mendalami dari aspek hukum dalam kaitan pasal yang didakwakan kepada Baiq Nuril. Yakni pasal 27 Ayat 1 UU ITE.

"Pasal 27 ayat 1 UU ITE itu seperti apa sih masksudnya dulu itu kan kita harus buka kembali juga risalah persidangan ya apakah pasal itu dibahas," jelasnya.

Hal lain yang akan didalami, lanjut dia, pertimbangan pengadilan mulai dari pengadilan negeri sampai kemudian di tingkat kasasi.

Lebih lanjut, politisi PPP ini, menekankan bahwa Komisi III DPR juga mempertimbangkan suara publik yang selama ini turut memperhatikan perjalanan kasus Nuril.

"Suara-suara keadilan yang disuarakan oleh masyarakat sipil itu harus dipergunakan juga disamping tentu DPR juga akan melihat apakah instrumen amnesti tetap atau tidak," demikian Arsul Sani.

Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) Baiq Nuril. Akibat ditolaknya PK Baiq Nuril, maka mantan guru honorer di SMAN 7 Mataram itu akan tetap menjalani hukuman enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan sesuai putusan Kasasi MA.

Majelis hakim sidang PK menilai Baiq terbukti bersalah karena mentransmisikan konten asusila, sebagaimana diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Baiq Nuril bertekad mengajukan amnesti untuk mendapatkan keadilan. Menanggapai itu, Presiden Joko Widodo mempersilakan Baiq Nuril mengajukan amnesti atau pengampunan atas hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta yang diterimanya atas kasus pelanggaran UU ITE.

Kolom Komentar


Video

#KamiMasihAda Pemkot Fasilitasi Launching Album 30 Musisi Semarang

Kamis, 24 September 2020
Video

Tanya Jawab Cak Ulung - Ancaman dan Peluang Pilkada

Kamis, 24 September 2020

Artikel Lainnya

Perusahaan BUMN Dalam Korupsi Proyek Jembatan Di Kabupaten Kampar Rugikan Keuangan Negara Rp 50 M
Hukum

Perusahaan BUMN Dalam Korups..

30 September 2020 03:27
Hary Prasetyo Akui Ada Praktek Window Dressing Laporan Keuangan Jiwasraya
Hukum

Hary Prasetyo Akui Ada Prakt..

29 September 2020 23:28
KPK Kembali Perpanjang Masa Tahanan 6 Tersangka Suap APBD Jambi
Hukum

KPK Kembali Perpanjang Masa ..

29 September 2020 21:46
Kasus Korupsi Proyek Jembatan Di Kampar Riau Terungkap, KPK Tahan Dua Tersangka
Hukum

Kasus Korupsi Proyek Jembata..

29 September 2020 19:22
Berkas Lengkap, Eks Sekretaris MA Nurhadi Dan Menantunya Diserahkan Ke JPU KPK
Hukum

Berkas Lengkap, Eks Sekretar..

29 September 2020 18:13
Jampidsus Persilakan JPU Dan Hakim Panggil ST Burhanuddin Dan Hatta Ali
Hukum

Jampidsus Persilakan JPU Dan..

29 September 2020 09:59
Bupati Kutim Ismunandar Dkk Tetap Ditahan Di Rutan KPK Hingga 30 Hari Ke Depan
Hukum

Bupati Kutim Ismunandar Dkk ..

29 September 2020 02:35
Maafkan Tersangka, Ahok Akhirnya Cabut Laporan Polisi Kasus Pencemaran Nama Baik
Hukum

Maafkan Tersangka, Ahok Akhi..

28 September 2020 22:20