Putusan Bebas Syafruddin Temenggung Jadi Bumerang Penegakan Hukum Di Indonesia

Rabu, 10 Juli 2019, 14:35 WIB
Laporan: Ruslan Tambak

Syafruddin Arsyad Temenggung/Net

Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menerima kasasi mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung dalam kasus korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) berseberangan dengan nurani publik terkait komitmen negara dalam memberantas korupsi.

"Kalau dari sisi hukum putusan itu barangkali legal. Namun dari sisi politik ini dapat berakibat makin menurunnya kepercayaan publik terhadap komitmen negara memberantas korupsi. Sederhananya, publik pasti bertanya kok bisa sebelumnya sudah diputus hukuman 13 tahun lalu naik menjadi 15 tahun, kemudian tiba-tiba diputus tidak bersalah?" kata pengamat politik dan Direktur Eksekutif Gajah Mada Analitika, Herman Dirgantara, Rabu (10/7).

Herman pun menilai, putusan MA terhadap vonis bebas Syafruddin bisa jadi bumerang bagi wajah penegakan hukum di Indonesia.

"Saya melihatnya ini bisa jadi bumerang bagi wajah penegakan hukum di Indonesia. Publik bisa makin antipati. Ya subjektif saya, putusan ini bisa dibilang mustahil tapi nyata," tukas Herman yang juga Wakil Sekjen Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) ini.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif mengatakan, KPK kaget lantaran putusan MA bertentangan dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Syarif mengatakan kekagetan itu muncul karena putusan kasasi itu bertolak belakang dengan dua putusan di tingkat pengadilan sebelumnya, dan ada perbedaan pendapat yang muncul di antara hakim MA dalam majelis kasasi tersebut.

Dalam putusan kasasi Syafruddin, tiga hakim MA memang punya pendapat berbeda. Hakim Ketua Salman Luthan menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI. Sementara Hakim Anggota Syamsul Rakan Chaniago berpendapat perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan hukum perdata. Sedangkan Hakim Anggota M. Askin menyatakan perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan hukum administrasi.

"Ketiga pendapat (hakim) yang berbeda (dalam putusan) seperti ini mungkin baru kali ini terjadi," ujar Syarif saat dikonfirmasi, Selasa kemarin (9/7).

Sebagaimana diketahui, MA pada Selasa (9/7) mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung dalam kasus penerbitan SKL BLBI, yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 4,58 Triliun. MA meminta agar terdakwa Syafruddin dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van allerechtsvervolging). Selain itu, hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya agar dipulihkan.

Kolom Komentar


Video

Pelita Gelar Doa Bersama Nyelameti Ibu Pertiwi

Senin, 21 Oktober 2019
Video

Pencuri di Semarang Hanya Butuh 10 Detik Gasak Motor

Senin, 21 Oktober 2019
Video

Tidak Ada Tindakan Tegas, Perekonomian Bisa di Bawah 5 Persen

Selasa, 22 Oktober 2019