TGPF Kasus Novel Kehabisan Waktu, WP-KPK: Harusnya Pelaku Sudah Diadili

Penyidik Senior KPK, Novel Baswedan/Net

Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan hingga kini tak kunjung menunjukkan titik terang. Padahal, TGPF bentukan Kapolri Jenderal Tito Karnavian ini sudah melewati batas akhir pada Minggu (7/7) kemarin.

Atas dasar itu, Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP-KPK) mendesak TGPF segera mengungkap dalang penyerangan terhadap Novel.

"Kami berharap ada hasil signifikan dan bukti kuat yang ditemukan," ujar Ketua WP-KPK, Yudi Purnomo Harahap dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (8/7).

Hingga saat ini, terhitung sudah 818 hari kasus penyiraman air keras yang menimpa Novel yang terjadi pada 11 April 2017 silam. Ia menegaskan bahwa sudah sepatutnya TGPF bentukan Kapolri itu mampu mengungkap otak dan pelaku penyerangan Novel.

"Harusnya (pelaku) bisa segera ditetapkan sebagai tersangka, ditangkap, dan diadili," tegasnya.

Merujuk dari kinerja yang selama ini diperlihatkan, Yudi pun menyesalkan kinerja TGPF bentukan Kapolri yang dinilai belum mampu mengungkap otak dari penyerangan tersebut. Padahal, kata dia, titik terang kasus penyerangan Novel sangat dinanti oleh masyarakat, baik pelaku maupun aktor intelektual di belakang kasus ini.

Di sisi lain, Yudi menilai kinerja TGPF seharusnya bisa menjadi jembatan pengungkapan kasus-kasus lain. Apabila kasus penyerangan terhadap Novel sudah terungkap, maka kasus teror lain yang juga menimpa pimpinan KPK akan secara otomatis terbongkar.

"Misalnya peletakan benda diduga bom di rumah Ketua KPK dan pelemparan bom molotov di rumah Pak Laode M Syarif (wakil ketua KPK)," demikian Yudi.

Sekadar informasi, genap 6 bulan tepatnya pada 8 Januari 2019, Kapolri Tito Karnavian membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) yang beranggotakan 65 orang. Adapun tenggat waktu kerja TGPF itu berakhir pada tanggal 7 Juli 2019.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Artikel Lainnya

Rachmat Yasin Diduga Minta Gratifikasi Tanah Yang Akan Dibangun Pondok Pesantren
Hukum

Rachmat Yasin Diduga Minta G..

14 Agustus 2020 03:59
KPK Akui Sempat Tunda Penahanan Rachmat Yasin Karena Akan Gelar Hajatan Nikah
Hukum

KPK Akui Sempat Tunda Penaha..

14 Agustus 2020 02:54
Sidang Jiwasraya, Ahli Asuransi Sebut Direksi Punya Wewenang Ubah Pedoman Investasi
Hukum

Sidang Jiwasraya, Ahli Asura..

14 Agustus 2020 00:28
Eks Bupati Rachmat Yasin Diduga Sunat Anggaran SKPD Rp 8,9 M Untuk Kampanye Pilkada Bogor
Hukum

Eks Bupati Rachmat Yasin Did..

13 Agustus 2020 23:57
Penyitaan Aset Kasus Jiwasraya Kembali Diprotes Saksi
Hukum

Penyitaan Aset Kasus Jiwasra..

13 Agustus 2020 23:33
Diduga Terima Gratifikasi, KPK Tahan Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin
Hukum

Diduga Terima Gratifikasi, K..

13 Agustus 2020 20:39
Buntut Dugaan Pemerasan Oleh Oknum Jaksa, KPK Periksa 63 Kepala SMPN Di Riau
Hukum

Buntut Dugaan Pemerasan Oleh..

13 Agustus 2020 17:18
Tidak Berpolitik Usai Bebas Murni, Nazaruddin: Fokus Mengejar Akhirat
Hukum

Tidak Berpolitik Usai Bebas ..

13 Agustus 2020 15:53