Ombudsman: Hakim Kesampingkan Perma 3/2017 Dalam Putusan PK Baiq Nuril

Ninik Rahayu (berjilbab)/RMOL

Ombudsman RI menyayangkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak upaya Peninjauan Kembali (PK) kasus Baiq Nuril.

Hakim dalam mengadili kasus guru di Nusa Tenggara Barat itu dinilai tidak mempertimbangkan proses sebagaimana yang diatur pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 3 Tahun 2017 tentang pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

"Ya memperhatikan kasus Baiq Nuril menurut pendapatan saya memang ada potensi maladministrasi. Tentu kami akan mendalami nanti,setidaknya ada penyalagunaan wewenang dan penyimpangan prosedur dalam penanganan kasus ini," ucap anggota Ombudsman, Ninik Rahayu dalam jumpa pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (7/7).

Khususnya di Pasal 6, mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip Gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis.

"Perma ini kan produk hukum Mahkamah Agung sendiri, tetapi justru dikesampingkan. Nah tentu ini menjadi catatan tersendiri bagi MA untuk segera melakukan koreksi terhadap hakim yang memutus perkara ini, begitu," katanya.

Menurut Ninik, hakim MA telah gagal dalam membaca posisi dan kondisi Baiq Nuril, yang sebetulnya korban malah dijadikan tersangka UU ITE.

"Ini juga ada kewenangan lembaga Yudikatif, maka tadi yang saya sampaikan MA perlu melakukan koreksional sistem melalui amnesti bersama pemerintah," tandasnya.

Sesuai putusan kasasi MA, Baiq Nuril yang mantan guru honorer di SMAN 7 Mataram tetap menjalani hukuman enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan.
EDITOR:

Kolom Komentar


Artikel Lainnya

Rachmat Yasin Diduga Minta Gratifikasi Tanah Yang Akan Dibangun Pondok Pesantren
Hukum

Rachmat Yasin Diduga Minta G..

14 Agustus 2020 03:59
KPK Akui Sempat Tunda Penahanan Rachmat Yasin Karena Akan Gelar Hajatan Nikah
Hukum

KPK Akui Sempat Tunda Penaha..

14 Agustus 2020 02:54
Sidang Jiwasraya, Ahli Asuransi Sebut Direksi Punya Wewenang Ubah Pedoman Investasi
Hukum

Sidang Jiwasraya, Ahli Asura..

14 Agustus 2020 00:28
Eks Bupati Rachmat Yasin Diduga Sunat Anggaran SKPD Rp 8,9 M Untuk Kampanye Pilkada Bogor
Hukum

Eks Bupati Rachmat Yasin Did..

13 Agustus 2020 23:57
Penyitaan Aset Kasus Jiwasraya Kembali Diprotes Saksi
Hukum

Penyitaan Aset Kasus Jiwasra..

13 Agustus 2020 23:33
Diduga Terima Gratifikasi, KPK Tahan Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin
Hukum

Diduga Terima Gratifikasi, K..

13 Agustus 2020 20:39
Buntut Dugaan Pemerasan Oleh Oknum Jaksa, KPK Periksa 63 Kepala SMPN Di Riau
Hukum

Buntut Dugaan Pemerasan Oleh..

13 Agustus 2020 17:18
Tidak Berpolitik Usai Bebas Murni, Nazaruddin: Fokus Mengejar Akhirat
Hukum

Tidak Berpolitik Usai Bebas ..

13 Agustus 2020 15:53