Bantu Kasus Yang Menyeret Najib Razak, Irjen Agung Setya Terima Penghargaan Dari FBI

Istimewa

Eks Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Irjen Agung Setya bersama 35 penyidik menerima penghargaan dari Biro Investigasi Federal alias FBI, Amerika Serikat.

Penghargaan itu diberikan atas bantuan Agung menyidik kasus yang menyeret mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dalam korupsi miliaran dolar proyek dana investasi pemerintah Malaysia yang dikenal sebagai 1MDB.

Deputi Direktur FBI David L Bowdich memberikan langsung penghargaan itu kepada Agung bersama timnya. Dalam acara ini, antara FBI dengan kepolisian RI yang diwakili Kebareskrim Polri Komjen Idham Azis juga meneken MoU tentang kerja sama dalam pembangunan kapasitas, mencegah dan memerangi kejahatan transnasional.

Dalam pidatonya, Idham merasa terhormat atas penghargaan yang diberikan FBI kepada Agung dan 34 penyidik Bareskrim. Penandatanganan ini juga menunjukkan komitmen kuat kepolisian untuk melanjutkan kerja sama dan kolaborasi kami dalam memerangi kejahatan.

"Seperti yang kita ketahui, kejahatan tumbuh secara masif dengan tipe baru, modus operandi baru, sindikat baru, yang terjadi tidak hanya di satu negara tetapi juga melibatkan negara lain," kata Idham di Bareskeim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (5/7).

Mantan Kapolda Metro Jaya ini menilai teknologi sekarang berkembang pesat dan digunakan oleh hampir semua orang di dunia. Hal itu juga membawa kontribusi pada generasi baru kejahatan transnasional, seperti penyalahgunaan media sosial, penipuan kartu kredit, eksploitasi seksual anak, kejahatan dunia maya dan sejenisnya.

"Kalau tidak, ancaman terorisme, terorisme keuangan, terorisme siber harus dicegah untuk membuat orang-orang kita aman. Tidak ada satu negara pun yang dapat mengatasi kejahatan transnasional ini sendirian, oleh karena itu ada kebutuhan untuk kerja sama dan kolaborasi dengan negara lain," kata Idham.

Jenderal bintang tiga ini menambahkan, pihaknya sangat setuju menjalin kerja sama dengan rekan-rekan dari negara lain, seperti dengan FBI. Kerja sama ini didasari pada prinsip-prinsip kemerdekaan, non-campur tangan, kesetaraan, saling menguntungkan dan hak untuk kedaulatan dan integritas teritorial.

"Saya sangat yakin bahwa kerja sama kami akan tumbuh lebih kuat dan saling menguntungkan," tegas Idham.

Sementara itu, Agung yang kini menjabat Deputi Siber Badan Intelijen Negara ini sangat mengapresiasi penghargaan yang diberikan FBI. Dia merasa semua tim bekerja sama dengan baik sehingga bisa membantu pengungkapan kejahatan transnasional itu.

"Teman-teman penyidikan equanimity, diapresiasi oleh FBI atas kerja sama yang baik. Penghargaan itu berupa sertifikat," kata Agung.

Seperti diketahui, pada Februari 2018, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim melakukan penyitaan kapal pesiar Equaminity bernilai Rp 3,8 triliun. Penyitaan itu dilakukan atas permintaan FBI dalam rangka penyelidikan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kasus ini menyeret mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dalam korupsi miliaran dolar proyek dana investasi pemerintah Malaysia yang dikenal sebagai 1 Malaysia Development Berhad (1MDB).
EDITOR: AZAIRUS ADLU

Kolom Komentar


Artikel Lainnya

Rachmat Yasin Diduga Minta Gratifikasi Tanah Yang Akan Dibangun Pondok Pesantren
Hukum

Rachmat Yasin Diduga Minta G..

14 Agustus 2020 03:59
KPK Akui Sempat Tunda Penahanan Rachmat Yasin Karena Akan Gelar Hajatan Nikah
Hukum

KPK Akui Sempat Tunda Penaha..

14 Agustus 2020 02:54
Sidang Jiwasraya, Ahli Asuransi Sebut Direksi Punya Wewenang Ubah Pedoman Investasi
Hukum

Sidang Jiwasraya, Ahli Asura..

14 Agustus 2020 00:28
Eks Bupati Rachmat Yasin Diduga Sunat Anggaran SKPD Rp 8,9 M Untuk Kampanye Pilkada Bogor
Hukum

Eks Bupati Rachmat Yasin Did..

13 Agustus 2020 23:57
Penyitaan Aset Kasus Jiwasraya Kembali Diprotes Saksi
Hukum

Penyitaan Aset Kasus Jiwasra..

13 Agustus 2020 23:33
Diduga Terima Gratifikasi, KPK Tahan Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin
Hukum

Diduga Terima Gratifikasi, K..

13 Agustus 2020 20:39
Buntut Dugaan Pemerasan Oleh Oknum Jaksa, KPK Periksa 63 Kepala SMPN Di Riau
Hukum

Buntut Dugaan Pemerasan Oleh..

13 Agustus 2020 17:18
Tidak Berpolitik Usai Bebas Murni, Nazaruddin: Fokus Mengejar Akhirat
Hukum

Tidak Berpolitik Usai Bebas ..

13 Agustus 2020 15:53