Ekonom: Penuntasan Kasus BLBI Perlu Keterangan Sri Mulyani

Menkeu Sri Mulyani/Net

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini masih terus merampungkan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) selaku obligor Bank Likuditas Bank Indonesia (BLBI).

Terbaru, KPK memanggil mantan Menko Perekonomian Dorojatun Kuntjoro Jakti untuk dimintai keterangan. Melihat lamanya proses hukum yang terjadi, praktisi kebijakan ekonomi dan keuangan, Anita Lestari memandang bahwa permasalahan ini perlu adanya pernyataan blak-blakan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Dijelaskan, keterangan Sri Mulyani secara blak-blakan perlu dilakukan mengingat Sri adalah Menkeu tahun 2007 yang menjual aset BDNI milik Sjamsul Nursalim yang saat ini berstatus tersangka seharga hanya Rp 220 miliar.

"Ibarat efek domino, kisruh antara SN (Sjamsul Nursalim) dan KPK tidak akan terjadi seandainya Sri Mulyani tidak mengobral murah aset BDNI," jelas Anita dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (3/7).

Ia melanjutkan, saat ini pemerintah seolah menutup mata bahwa nasib seorang investor selalu menjadi pertaruhan dalam kemelut BLBI.

"Ketidaktegasan pemerintah ini mungkin saja terjadi akibat risiko berhadap-hadapan dengan KPK sebab KPK kadung mendapat tempat yang istimewa di hati rakyat," sambungnya.

Padahal, kata dia, justru karena pemerintah tidak tegas membuat penegakan hukum dilanda ketidakpastian. Dampak lebih lanjut tentu saja keraguan para investor untuk berani menanam modal di negeri ini.

"Kasus yang nyata-nyata berkekuatan hukum saja masih bisa diuber-uber KPK, lalu di situasi demikian pemerintah malah terkesan cuci tangan," jelasnya.

Apalagi, menteri keuangan yang tahu betul seluk-beluk kasus BLBI ini adalah orang yang sama, yakni yang menjadi menteri keuangan pada 2007 yang sekarang juga menjabat pos menteri yang sama.

"SMI (Sri Mulyani Indrawati) jelas ada dalam kemelut ini. Dialah yang menjual aset BDNI milik Sjamsul Nursalim pada 2007 secara drastis," kata dia.

Padahal saat kesepakatan dengan pemerintah dibuat pada 1999, jelasnya, disebutkan bahwa nilai aset BDNI yang 4,5 triliun rupiah saat itu akan tetap bernilai sama pada 2004.

Namun Menkeu justru menjual aset BDNI dengan nilai Rp 220 miliar. "Ada ketidakwajaran di sana, bahkan Rizal Ramli pun ikut heran dengan hal tersebut," jelasnya.

Karena itu, Sri Mulyani dinilai punya kewajiban moral menengahi kemelut BLBI ini di tengah kebingungan publik dalam menyimak perang opini antara KPK dengan pihak Sjamsul.

Ia menegaskan, keterangan Sri Mulyani sangat penting sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada kasus ini.

"Tapi, berkenankah SMI keluar dari sikap diamnya? Yang jelas kepastian hukum di negeri ini ditentukan oleh kebesaran jiwa para pemangku kepentingan dalam mengatasi kemelut. Inilah sebenarnya yang diramaikan di twitter hari ini dengan hastag #SMIBukaBukaanBLBI dan publik menunggu penjelasan dari menteri keuangan," tandasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Tembak Perwira Terlibat Narkoba, Arteria Dahlan: Kapolda Riau Tegak Lurus Dengan Komitmen Kapolri
Hukum

Tembak Perwira Terlibat Nark..

24 Oktober 2020 22:21
Kasus Pembobolan Rekening, Ilham Bintang Akan Gugat Perdata Indosat Dan Commonwealth Bank
Hukum

Kasus Pembobolan Rekening, I..

24 Oktober 2020 21:11
Soal Gus Nur, Lakpesdam NU Apresiasi Dan Percayakan Penegakan Hukum Kepada Polri
Hukum

Soal Gus Nur, Lakpesdam NU A..

24 Oktober 2020 14:22
Benny Tjokro Sebut Kasus Jiwasraya Konspirasi, BPK Angkat Bicara
Hukum

Benny Tjokro Sebut Kasus Jiw..

24 Oktober 2020 14:00
Sekjen PBNU: Gus Nur Gak Kapok Hina NU
Hukum

Sekjen PBNU: Gus Nur Gak Kap..

24 Oktober 2020 13:51
Jika Naskah UU Ciptaker Diteken Presiden, KSPI Ancam Aksi Nasional Pada 1 November
Hukum

Jika Naskah UU Ciptaker Dite..

24 Oktober 2020 11:31
Gus Nur Ditangkap, GP Ansor: Makasih Polri Sudah Gercep
Hukum

Gus Nur Ditangkap, GP Ansor:..

24 Oktober 2020 10:56
Diduga Hina NU, Gus Nur Ditangkap Bareskrim Dinihari Tadi
Hukum

Diduga Hina NU, Gus Nur Dita..

24 Oktober 2020 10:23