Pemerintah Harus Tepati Janji Yang Dibuat

Istana Negara/Net

Pemerintah harus menghormati setiap perjanjian yang mengikat dan jaminan hukum yang telah diberikan kepada perorangan, dalam hal ini pengusaha.

Penegerasan itu sebagaimana disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menanggapi penetapan tersangka pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim sebagai tersangka dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Penetapan itu dirasa menyalahi perjanjian yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dengan Sjamsul sebagaimana tertuang dalam Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) tanggal 21 September 1998. Di mana tindak lanjut dari perjanjian itu adalah Sjamsul memenuhi kewajibannya untuk membayar sebesar Rp 28,404 triliun pada tanggal 25 Mei 1999.

Surat Release and Discharge yang dikeluarkan pemerintah usai pembayaran tersebut menunjukkan bahwa seluruh kewajiban Sjamsul telah dibayar lunas. Pelunasan itu seharusnya memberi jaminan untuk tidak menuntut Sjamsul dalam bentuk apapun, termasuk tidak melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan secara pidana sebagaimana ditegaskan dalam Inpres 8/2002.

"KPK mengabaikan perjanjian, janji-janji, jaminan pemerintah, serta Instruksi Presiden yang telah mensahkan penyelesaian BLBI tersebut” kata Hariyadi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/6).

Menurutnya, pengabaian atas janji pemerintah tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan P. Roeslani mengingatkan bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia akan semakin memburuk. Terlebih jika pemerintah terus diam dan tidak melakukan tindakan apapun dalam kasus ini.

Sikap KPK itu, kata dia, juga akan membuat kepercayaan masyarakat yang ikut program pengampunan pajak (tax amnesty) memudar.

“Sebab, tidak ada lagi jaminan kepastian hukum bahwa pengampunan pajak atau kebijakan sejenisnya akan dihormati oleh Pemerintah di kemudian hari,” jelasnya

Lebih lanjut, Rosan mendesak pemerintah untuk tegas menghirmati perjanjian dan jaminan yang telah dibuat, sehingga kepastian hukum tegak berdiri di negeri ini.

"Pemerintah harus segera mengambil tindakan demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan cemerlang," pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Tembak Perwira Terlibat Narkoba, Arteria Dahlan: Kapolda Riau Tegak Lurus Dengan Komitmen Kapolri
Hukum

Tembak Perwira Terlibat Nark..

24 Oktober 2020 22:21
Kasus Pembobolan Rekening, Ilham Bintang Akan Gugat Perdata Indosat Dan Commonwealth Bank
Hukum

Kasus Pembobolan Rekening, I..

24 Oktober 2020 21:11
Soal Gus Nur, Lakpesdam NU Apresiasi Dan Percayakan Penegakan Hukum Kepada Polri
Hukum

Soal Gus Nur, Lakpesdam NU A..

24 Oktober 2020 14:22
Benny Tjokro Sebut Kasus Jiwasraya Konspirasi, BPK Angkat Bicara
Hukum

Benny Tjokro Sebut Kasus Jiw..

24 Oktober 2020 14:00
Sekjen PBNU: Gus Nur Gak Kapok Hina NU
Hukum

Sekjen PBNU: Gus Nur Gak Kap..

24 Oktober 2020 13:51
Jika Naskah UU Ciptaker Diteken Presiden, KSPI Ancam Aksi Nasional Pada 1 November
Hukum

Jika Naskah UU Ciptaker Dite..

24 Oktober 2020 11:31
Gus Nur Ditangkap, GP Ansor: Makasih Polri Sudah Gercep
Hukum

Gus Nur Ditangkap, GP Ansor:..

24 Oktober 2020 10:56
Diduga Hina NU, Gus Nur Ditangkap Bareskrim Dinihari Tadi
Hukum

Diduga Hina NU, Gus Nur Dita..

24 Oktober 2020 10:23