Gurubesar IPDN: Jabatan Maruf Di BUMN Bukan Sengketa Pemilu

Maruf Amin/Net

Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) menyodorkan 154 bukti terkait permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Salah satu bukti itu argumen mengenai status cawapres 01, Maruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah (DSP) Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah.

Pakar hukum tata negara, Prof Juanda menilai jabatan Maruf di dua bank plat merah itu kurang kuat untuk dijadikan bukti gugatan Pilpres.  

"Apakah persoalan diskualifikasi atau tidak atas dugaan tidak mundurnya Maruf Amin sesungguhnya bukanlah kompetensi MK," tutur Gurubesar Institute Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) ini kepada Kantor Berita RMOL, Selasa (11/6).

Masalah status jabatan Maruf justru ranah administrasi yang notabene bukan lagi ranah MK.

"Kalau mau seharusnya diajukan ke PTUN. Pada saat penetapan calon presiden dan wapres yang dilakukan KPU dulu, kalau sekarang timing-nya tidak tepat," terangnya.

Sebab, menurut Juanda, selain bukan objek dari kompetensi kewenangan MK juga sulit dipertimbangkan.

"Walaupun bisa dibuktikan bahwa itu ada benar katakanlah bahasanya kalau pun ada bukti bahwa Pak Maruf belum mengundurkan diri tapi prosesnya dia salah menyampaikan itu ke MK, karena disitu MK berkaitan dengan sengketa hasil Pemilu," tandasnya.
EDITOR:

Kolom Komentar


Video

Viral Tenaga Medis Keluar Dengan APD Lengkap Sambil Teriak "Kami Capek, Kami Capek"

Jumat, 22 Mei 2020
Video

Habib Umar Assegaf dan Satpol PP Asmadi Saling Memaafkan

Sabtu, 23 Mei 2020
Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Pesawat Pakistan di Pemukiman Padat Penduduk

Sabtu, 23 Mei 2020

Artikel Lainnya

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang Rp 500 Juta Oleh Wahyu Setiawan Dari Gubernur Papua Barat
Hukum

KPK Dalami Dugaan Penerimaan..

29 Mei 2020 03:52
Fakta Persidangan, Hakim Sebut Tim Hukum DPP PDIP Donny Tri Isiqomah Terlibat Dalam Suap Wahyu Setiawan
Hukum

Fakta Persidangan, Hakim Seb..

29 Mei 2020 00:46
Jaksa KPK Beberkan Dugaan Keterlibatan Gubernur Papua Barat Menyuap Wahyu Setiawan
Hukum

Jaksa KPK Beberkan Dugaan Ke..

28 Mei 2020 22:17
JPU KPK Ungkap Dugaan Suap Rp 500 Juta Kepada Wahyu Setiawan Bersumber Dari Gubernur Papua Barat
Hukum

JPU KPK Ungkap Dugaan Suap R..

28 Mei 2020 16:38
Selain Dari Harun Masiku, Wahyu Setiawan Juga Didakwa Terima Suap Dari Sekretaris KPU Papua Barat
Hukum

Selain Dari Harun Masiku, Wa..

28 Mei 2020 14:42
Saeful Bahri Terima Putusan Vonis, Jaksa KPK Pikir-pikir
Hukum

Saeful Bahri Terima Putusan ..

28 Mei 2020 13:47
Saeful Bahri, Kader PDIP Penyuap Wahyu Setiawan Divonis 1 Tahun 8 Bulan Penjara
Hukum

Saeful Bahri, Kader PDIP Pen..

28 Mei 2020 12:45
Ikatan Alumni UNJ Minta Semua Pihak Tidak Mempolitisasi OTT KPK Di Lingkungan Kemendikbud
Hukum

Ikatan Alumni UNJ Minta Semu..

27 Mei 2020 23:19