Penetapan Tersangka Sjamsul Nursalim Dinilai Janggal

BLBI/Net

Penetapan tersangka pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Sjamsul Nursalim dalam kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dinilai janggal.

Pengacara Sjamsul Nursalim, Magdir Ismail menilai kliennya telah menandatangani perjanjian Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) atau yang merupakan penyelesaian kewajiban pemegang saham atas seluruh kewajiban BLBI yang diterima BDNI di tahun 1998.

“Di tahun 1999, perjanjian MSAA itu telah terpenuhi yang disahkan dengan penerbitan Surat Release and Discharge (R&D), pembebasan dan pelepasan) serta dikukuhkan dengan Akta Notaris Letter of Statement,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (11/6).

Kedua surat itu menyatakan bahwa seluruh kewajiban Sjamsul telah terselesaikan, serta membebaskan dan melepaskan dirinya serta afiliasinya dari segala tindakan hukum yang mungkin ada terkait BLBI.

BPK, sambungnya, telah mengkonfirmasi kewajiban Sjamsul dalam audit tahun 2002.

“Dengan demikian, sejak tahun 1998-1999 seluruh aset termasuk hutang petambak Dipasena telah sepenuhnya milik dan di bawah kendali pemerintah. Apakah akan diberikan keringanan (haircut), dihapuskan, ataupun dijual sudah sepenuhnya kewenangan pemerintah, bukan lagi kewenangan SN,” tegasnya.

Adapun kasus yang kini membelit Sjamsul merupakan buntut dari pengembangan atas perkara mantan kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung. Syafruddin sendiri telah divonis 15 tahun penjara karena dianggap telah secara salah menghapuskan utang petambak Dipasena kepada BDNI pada tahun 2004.

“Padahal, baik sebelum maupun sesudah 2004, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menegaskan dan mengkonfirmasi bahwa Sjamsul telah memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan perjanjian MSAA yang dibuat oleh pemerintah dan Sjamsul pada tahun 1998,” sambungnya.

Menurut Maqdir, penetapan tersangka tersebut bersumber dari Surat Keterangan Lunas (SKL) yang merupakan tindakan administratif dari pimpinan BPPN.

“Jadi kalau terjadi kerugian negara akibat penjualan asset Dipasena, dapat dipastikan hal itu terjadi bukan atas persetujuan Bapak dan Ibu Sjamsul Nursalim,” tandasnya.

Kolom Komentar


Video

"Indonesia" karya Jaya Suprana oleh Pentaboyz

Rabu, 01 Juli 2020

Artikel Lainnya

Firli Bahuri Benarkan Ada OTT KPK Malam Ini
Hukum

Firli Bahuri Benarkan Ada OT..

02 Juli 2020 23:24
Tabrak UU, Badan Penyelenggara Produk Halal Digugat Ke PTUN
Hukum

Tabrak UU, Badan Penyelengga..

02 Juli 2020 23:18
Perlahan Tapi Pasti, Pelaku Pembobolan Jiwasraya Mulai Terungkap
Hukum

Perlahan Tapi Pasti, Pelaku ..

02 Juli 2020 21:18
Jaksa KPK Ungkap Ada Sosok Penyandang Dana Selain Harun Masiku
Hukum

Jaksa KPK Ungkap Ada Sosok P..

02 Juli 2020 21:15
Saat Bersaksi, Donny Tri Istiqomah Akui Pernah Bertemu Harun Masiku Dan Diberi Duit Rp 100 Juta
Hukum

Saat Bersaksi, Donny Tri Ist..

02 Juli 2020 19:27
Donny Tri Istiqomah Sebut Hasto Kristiyanto Tak Setuju Saeful Bahri Temui Riezky Aprilia Di Singapura
Hukum

Donny Tri Istiqomah Sebut Ha..

02 Juli 2020 17:36
Seharusnya Tim Novel Baswedan Ajukan Keberatan Di Awal Sidang, Bukan Ke Ombudsman
Hukum

Seharusnya Tim Novel Basweda..

02 Juli 2020 15:52
Perkara Penerimaan Uang Seleksi Calon Anggota KPU Papua Barat, Sepupu Wahyu Setiawan Akui Ada Transfer Rp 500 Juta
Hukum

Perkara Penerimaan Uang Sele..

02 Juli 2020 14:14