Polri Harus Transparan, Plot Makar Dan Pembunuhan Pejabat Enggak Nyambung

Mufti Makarim/Net

Aparat penegak hukum harus bekerja secara transparan dalam membuktikan tuduhan makar terhadap dua purnawirawan Jenderal TNI yaitu Mayjen TNI (Purn) Soenarko dan Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen.

Hal itu disampaikan analis militer yang menjabat Deputi Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Mufti Makarim, saat dihubungi Kantor Berita RMOL, Selasa (4/6).

"Ya, aparat penegak hukum harus bekerja dengan transparan dan berhati-hati dalam menerapkan delik yang dilanggar," pinta Mufti.

Transparansi penanganan juga harus berlaku untuk tersangka-tersangka lainnya dalam kerusuhan 21-22 Mei termasuk yang terkait empat senjata yang diklaim Polri untuk membunuh empat pejabat negara dan satu pimpinan lembaga survei swasta.
 
Jika tidak transparan, penegak hukum akan sulit membuktikan pokok yang dilanggar ketika berlangsung pengadilan.

"Kalau pembuktiannya sulit di pengadilan, akan menyulitkan Polri sendiri. Kalau ternyata melanggar hak para tersangka, itu juga tidak baik untuk penegakan hukum yang seharusnya menegakkan keadilan," tutur Mufti.

Mufti mengatakan, perlu bukti sangat kuat untuk tuduhan makar terhadap dua tokoh militer tersebut. Sebab, tindakan makar tidak cukup hanya berdasar ajakan tetapi juga termasuk persiapan dan pergerakan di lapangan.

"Makar langsung ditujukan pada gangguan stabitas dengan menyerang kepala negara atau infrastruktur strategis seperti markas militer. Kalau hanya mobilisasi demonstrasi belum cukup kuat," terang Mufti.

Dia menilai belum cukup ada relevansi antara penangkapan dua tokoh yang dituduh makar dengan skenario rencana pembunuhan yang diumbar Polri. Kepolisian belum mampu memberikan informasi yang pasti. Misalnya, kepolisian juga membeberkan lokasi rencana pembunuhan dengan detail. Sejauh ini, Polri baru mempublikasikan nama-nama tokoh target pembunuhan.

"Informasi yang beredar simpang siur. Soal senjata, misalnya, apakah itu untuk bikin kerusuhan di Bawaslu atau untuk pembunuhan empat pejabat. Juga polisi baru merilis nama yang jadi target tanpa info plot pembunuhannya. Apakah diserang di jalan, di rumah, dan lain-lainnya," ungkap Mufti.

Lagi ditegaskan Mufti, tidak tepat bila rencana pembunuhan empat pejabat negara dikaitkan dengan rencana makar yang dituduhkan kepada Soenarko dan Kivlan Zen.

"Kalau rencana pembunuhan itu masih dalam ranah kriminal, belum ketemu jalurnya ke arah makar," jelasnya.
EDITOR:

Kolom Komentar


Video

BREAKING NEWS: Pasar Cepogo Boyolali Terbakar

Kamis, 17 September 2020
Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020

Artikel Lainnya

Pak Mahfud, Laporan Terhadap Immanual Ebenezer Kok Mandek, Orangnya Sudah Jadi Komisaris
Hukum

Pak Mahfud, Laporan Terhadap..

19 September 2020 11:50
Akbar Faizal: Kebakaran Kejagung Serangan Langsung Terhadap Negara, Presiden Harus Ambil Langkah Serius
Hukum

Akbar Faizal: Kebakaran Keja..

18 September 2020 19:30
Jokowi Tidak Bisa Intervensi Penegak Hukum, Tapi Bisa Copot Kapolri Dan Jaksa Agung
Hukum

Jokowi Tidak Bisa Intervensi..

18 September 2020 19:11
Andi Irfan Jaya Diperiksa Kejagung Usai Ditetapkan Tersangka Kasus Djoko Tjandra
Hukum

Andi Irfan Jaya Diperiksa Ke..

18 September 2020 15:32
Penahanan 5 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Proyek Fiktif Di PT Waskita Karya Diperpanjang 30 Hari
Hukum

Penahanan 5 Tersangka Kasus ..

18 September 2020 15:30
Serius Usut Perkara Djoko Tjandra Dan Jaksa Pinangki, KPK Dalami Bukti Dari MAKI
Hukum

Serius Usut Perkara Djoko Tj..

18 September 2020 15:12
KPK Cecar 7 Perwakilan PT Waskita Karya Soal Aliran Uang Dalam Kasus Korupsi Subkontraktor Fiktif
Hukum

KPK Cecar 7 Perwakilan PT Wa..

18 September 2020 10:53
Pasca Dikembalikan, Bareskrim Limpahkan Berkas Perkara Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Ke JPU
Hukum

Pasca Dikembalikan, Bareskri..

17 September 2020 23:45