Keduanya adalah tersangka kasus dugaan suap pengadaan proyek pembangunan pasar di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara (Sulut).
"KPK memeriksa dua orang tersangka suap proyek pembangunan pasar di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara," kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (24/5).
Dalam perkara ini, sebanyak tiga orang tersangka telah ditetapkan oleh KPK. Selain Sri Wahyumi dan Benhur, KPK juga menetapkan seorang pengusaha Bernand Hanafi Kalalo sebagai tersangka.
Kasus ini bermula saat Benhur selaku orang kepercayaan Sri Wahyumi mengajak menemui pengusaha bernama Bernand Hanafi Kalalo (BHK) untuk meloloskan proyek pembangunan dua pasar, yakni Pasar Lirung dan Pasar Beo.
Dari kedua proyek tersebut, Bernand harus memberi komitmen fee kepada Sri Wahyumi sebesar 10 persen dari dana yang digelontorkan.
Saat operasi tangkap tangan, KPK mengamankan perhiasan, jam tangan, dan tas branded yang bernilai ratusan juta.
Bupati Talaud Sri dan Benhur selaku pihak penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sementara, Bernand selaku pihak pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali memeriksa Bupati Kabupaten Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip dan tim suksesnya, Benhur Lalenoh. 
