Karena itu, BUMN dipastikan dapat diwarisi untuk anak cucu bangsa Indonesia untu masa mendatang.
"Kita harus jaga ini supaya bisa mewariskan BUMN kepada anak cucu sebagai perusahaan sehat," kata Rini disela-sela seminar "Bersama Menciptakan BUMN Bersih Melalui SPI yang Tangguh dan Terpercaya" di Gedung Penunjang KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (9/5).
Satu panggung bersama Rini, Ketua KPK Agus Rahardjo seolah menyindir pernyataan Menteri BUMN terkait rencana 100-200 tahun ke depan di sektor BUMN. Hal itu lantaran kasus korupsi masih begitu marak terjadi di BUMN.
"Kita masih, mohon maaf bu Menteri terpaksa harus melakukan penindakan kepada beberapa BUMN, misalkan masih ada yang melakukan kontrak fiktif, itu masih ada. Masih ada yang mungkin kasus OTT yang membutuhkan bahan baku dengan menitip sekian dolar untuk sekian metric ton," ungkap Agus.
Menurut Agus, KPK selalu melakukan monitoring yang belakangan terkonsentrasi pada sektor BUMN. Karenanya, yang diperlukan untuk memberantas korupsi adalah sikap dan kesadaran dari pribadi masing-masing.
"Kami sampaikan, bukan menakut-nakuti, hari ini pun monitoring masih berjalan untuk beberapa BUMN. Jadi kita ingin supaya ada perubahan. Yang kita inginkan perubahan itu terjadi dari dalam sendiri, dengan kesadaran," demikian Agus.
Hadir juga dalam seminar itu tiga wakil ketua KPK Saud Sitomorang, Basaria Panjaitan dan Laode M. Syarif.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: