Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Tuntutan Aksi, Singkirkan Orang Internal Yang Ingin Kuasai KPK Bak Kerajaan

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/faisal-aristama-1'>FAISAL ARISTAMA</a>
LAPORAN: FAISAL ARISTAMA
  • Jumat, 03 Mei 2019, 16:50 WIB
Tuntutan Aksi, Singkirkan Orang Internal Yang Ingin Kuasai KPK Bak Kerajaan
Massa aksi SRP2H/Net
rmol news logo . Massa aksi yang tergabung dalam Suara Rakyat Peduli Penegakan Hukum (SRP2H) kembali berunjuk rasa mengepung Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (3/5).

Dalam aksinya mereka membentangkan spanduk besar di antaranya bertuliskan, "Kembalikan Marwah KPK", "KPK Semakin Kronis, Jangan Jadikan KPK sebagai Kerajaan! Agus Rahardjo Cs Jangan Mau Di Setir Wadah Pegawai KPK", dan "Awas Banyak Iblis Ingin Kuasai KPK!! Rakyat Minta Agus Rahardjo Cs Singkirkan Internal KPK yang Ingin Kuasai KPK Bak Kerajaan".

Aksi kalai ini, SRP2H mendesak KPK tidak berpolitik praktis dan bersikap netral. Hal ini dipertegas karena diduga penyidik senior KPK Novel Baswedan berafiliasi dengan salah satu partai politik.

"Kami ingin mengedepankan marwah pemberantasan korupsi secara konsisten. Kami siap menjadi garda terdepan untuk menyelamatkan KPK dari pengaruh pihak tertentu," kata Koordinator SRP2H, Gardi di halaman Gedung KPK.

Mereka juga menyesalkan adanya oknum KPK yang ingin menyingkirkan sosok penyidik yang profesional dari Polri. Padahal sang penyidik sudah bekerja sesuai koridor mengembalikan marwah KPK itu.

Bahkan keberhasilan yang diraih KPK tidak terlepas dari kontribusi para penyelidik dan penyidik sumber Polri yang sah menurut KUHAP dan UU KPK, dan telah menjadi pioner dan pendahulu yang mengawal dan membantu membesarkan KPK dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

Pimpinan KPK diminta tidak meninggalkan warisan buruk dengan menafikan dan mengubah sejarah keterlibatan, dedikasi dan kontribusi positif penyelidik dan penyidik asal atau eks Polri demi kebesaran dan keberhasilan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

"Janganlah menghalalkan segala cara hanya untuk menguasai lembaga KPK, KPK bukan milik kalian tapi milik rakyat," pungkas Gardi. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA