Pemerintah Abai, Kasus Novel Baswedan Dibawa Ke Dunia Internasional

Novel baswedan dan amnesty international/RMOL

Amnesty International Amerika Serikat menemui Wadah Pegawai KPK dan berupaya membawa kasus penyiraman air keras yang menimpa Penyidik KPK, Novel Baswedan ke ranah Internasional.

Hal itu diungkapkan Manager Advokasi Asia Pasifik Amnesty International, Fransisco Bencosme kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan Jakarta, Jumat (26/4).

"Bahwa kedatangan Amnesti Internasional dari Amerika Serikat di sini adalah untuk membantu proses upaya penyelidikan independen terhadap kasus yang terjadi dan dialami oleh penyidik senior Novel Baswedan," kata Fransisco.

"Sebagai organisasi HAM internasional, kami berkomitmen untuk mendorong upaya penegakan hukum dan HAM. Dalam hal ini, kami punya akses terhadap para pengambil kebijakan di Amerika Serikat melalui jalur kongres di parlemen untuk mengarusutamakan apa yang dihadapi oleh KPK dan Novel Baswedan di Indonesia," sambungnya.

Bahkan, Fransisco menilai selama lima tahun era presiden Joko Widodo, pengawasan di sektor antikorupsi tidak terlihat wujud nyatanya. Terlebih, kata dia, kasus Novel terkesan diabaikan begitu saja.

"Ini menjadi satu langkah politik yang sangat mengkhawatirkan ketika Jokowi berkuasa selama 5 tahun. Bahwa komitmen untuk melakukan pengawasan di sektor antikorupsi tidak berhasil dilakukan," ujarnya.

Di tempat yang sama, Novel Baswedan berharap Amnesty International mampu memberikan daya gedor untuk mendesak pemerintah mengungkap kasusnya dan sejumlah serangan teror yang menimpa pegawai KPK lainnya.

"Tentunya saya berharap ke depan dari parlemen Amerika dan negara-negara lain yang terkait bisa membantu untuk mendesak pemerintah Indonesia menjadikan prioritas pengungkapan serangan kepada orang-orang KPK yang selama ini diabaikan. Itu betul-betul dilakukan karena membiarkan teror-teror yang terjadi," imbuh Novel.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Artikel Lainnya

Rachmat Yasin Diduga Minta Gratifikasi Tanah Yang Akan Dibangun Pondok Pesantren
Hukum

Rachmat Yasin Diduga Minta G..

14 Agustus 2020 03:59
KPK Akui Sempat Tunda Penahanan Rachmat Yasin Karena Akan Gelar Hajatan Nikah
Hukum

KPK Akui Sempat Tunda Penaha..

14 Agustus 2020 02:54
Sidang Jiwasraya, Ahli Asuransi Sebut Direksi Punya Wewenang Ubah Pedoman Investasi
Hukum

Sidang Jiwasraya, Ahli Asura..

14 Agustus 2020 00:28
Eks Bupati Rachmat Yasin Diduga Sunat Anggaran SKPD Rp 8,9 M Untuk Kampanye Pilkada Bogor
Hukum

Eks Bupati Rachmat Yasin Did..

13 Agustus 2020 23:57
Penyitaan Aset Kasus Jiwasraya Kembali Diprotes Saksi
Hukum

Penyitaan Aset Kasus Jiwasra..

13 Agustus 2020 23:33
Diduga Terima Gratifikasi, KPK Tahan Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin
Hukum

Diduga Terima Gratifikasi, K..

13 Agustus 2020 20:39
Buntut Dugaan Pemerasan Oleh Oknum Jaksa, KPK Periksa 63 Kepala SMPN Di Riau
Hukum

Buntut Dugaan Pemerasan Oleh..

13 Agustus 2020 17:18
Tidak Berpolitik Usai Bebas Murni, Nazaruddin: Fokus Mengejar Akhirat
Hukum

Tidak Berpolitik Usai Bebas ..

13 Agustus 2020 15:53