Ketidakadilan Hukum Kurang Dirasakan Selama Pemerintahan Jokowi

Inisiator Aliansi Advokat Indonesia Bersatu, Sapriyanto Refa menilai penegakkan hukum di tanah air saat ini kurang adil dalam memutuskan hukuman terhadap suatu kasus.

"Ketika pelakunya adalah mereka, hukum bekerja (membela pelaku), ketika pelakunya adalah kita, hukumnya bekerja, tapi hukum pelakunya mereka, hukumnya enggak bekerja. Duh banyak cerita-ceritanya. Tapikan bicara pembuktian itu sulit, itu yang bisa kita rasakan ya, dari putusan aja kita bisa lihat," ungkapnya di dalam acara diskusi Bravos Digital Radio, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (12/4).

"Ya kan kita masih merasakan kurang (hukum yang adil), yah kita masih merakan perlakukan yang tidak baik, ada yang diuntungkan ada yang tidak, kan itu kita rasakanlah walaupun pembuktiannya sulit," tuturnya.

Tidak hanya soal hukuman yang dirasa kurang adil, Refa juga menilai saat ini tidak ada perlindungan hukum bagi pelapor.

"Nah kalau pelapor diberikan perlindungan orang akan berani memberikan laporan, ada orang yang melapor tapikan itu tidak semua tidak benar, pasti banyak benarnya juga, cuma kalau tiap lapor harus diminta pembuktian secara hukum, maka sulit," lanjutnya.

Dengan ini, Refa menilai kepemimpinan Joko Widodo yang paling menonjol hanyalah infrastruktur, yang padahal infrastruktur adalah pekerjaan yang memang harus diteruskan dari kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga bukan hal yang dibangga-banggakan.

"Yang ditengahkan adalah infrastruktur, kan sebetulnya itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang berlanjut, enggak usah diklaim, 'nah ini kerjaan saya', 'hasil saya', itu adalah pekerjaan yang berlanjut dan diselesaikan oleh orang yang sekarang. Dan tanpa itupun akan tetap berjalan, jadi enggak bisa diklaim begitu saja," tegas Refa.

"Tapi yang dibutuhkan adalah bagaimana pemimpin ke depan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita dan bagi kami orang hukum dapat memberikan rasa keadilan untuk semua," tandasnya.