Pasalnya, memberikan rasa keadilan bagi masyarakat merupakan tugas dari pemerintah sehingga jangan sampai ada kesan hukum tebang pilih.
Tak hanya itu, Jajat juga menyoroti gerakan salat subuh berjamaah yang digagas oleh Solidaritas Penegakan Hukum untuk Novel Baswedan yang akan berlangsung, Kamis 11 April 2019.
“Mungkin dapat dikatakan ini merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan mengingat masa pemerintahan Jokowi-JK sendiri tidak lama lagi akan berakhir dan harapan-harapan akan terwujudnya keadilan bagi Novel Baswedan hanya bisa digantungkan pada kepemimpinan selanjutnya mengingat tidak lama lagi masa pemerintahan Jokowi-Jk akan segera berakhir.†terang Jajat, dalam keterangan pers yang diterima
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (10/4).
Menurut Jajat, gerakan Subuh berjamaah sangat merugikan Jokowi sebagai calon presiden dalam Pilpres 2019. Mengingat, gerakan itu dilakukan di tengah masa kampanye.
Sebaliknya, lanjut Jajat, bagi sang rival Prabowo-Sandi secara tidak langsung ini merupakan keuntungan mengingat pendukung Prabowo-Sandi ini didominasi oleh para tokoh Islam, terutama tokoh yang tergabung dalam alumni 212 yang juga cukup aktif dalam kegiatan salat subuh berjamaah.
“Stigma negatif atas kegagalan dalam mengungkap kasus Baswedan ini diperkirakan akan cukup mempengaruhi elektabilias Jokowi sebagai petahan dalam pilpres 2019, jika sampai waktu pemilihan tidak kunjung ada perubahan bisa saja apa yang menjadi perkiraan banyak pihak atas klaim kemenangan Prabowo-Sandi diperkirakan 60 persen bisa saja terjadiâ€, tutup Jajat.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman menyebut belum tuntasnya kasus yang menimpa Novel Baswedan akan menjadi catatan buruk penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi. 
