Akibat penjualan solar subsidi secara ilegal ini, diperkirakan kerugian negara hingga miliaran rupiah setiap harinya.
"Kita bisa bayangkan, masyarakat yang berada di Ibu Kota saja tidak bisa menikmati kebijakan BBM satu harga. Ini imbas dari permainan BBM yang dilakukan mafia minyak," katanya.
Menurut Ivan, penjualan BBM ilegal dilakukan oleh beberapa perusahaan seperti PT Laros Petroleum, dan PT Sanmaru Indo Energy.
Berdasarkan informasi yang diperolehnya dari sopir tangki BBM ilegal, pihak perusahaan menjual dengan harga Rp 9.000-Rp 9.500 per liter kepada perusahaan-perusahaan pemilik kapal-kapal tongkang.
Kemudian tongkang menjualnya di tengah laut atau ke kapal-kapal di perairan sekitar pelabuhan di bawah harga Pertamina. Bahkan diduga kuat diekspor secara ilegal ke negara lain.
"Jika dihitung kasar, keuntungan perusahaan-perusahaan dari penjualan ilegal ini mencapai miliaran rupiah per hari," katanya.
Hasil temuan tersebut, lanjut Ivan, akan dibawanya ke dalam rapat Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM dan Pertamina yang diagendakan pekan ini.
Ia prihatin karena hingga sekarang sangat sulit untuk Pertamina mendapatkan sub-penyalur bagi pendistribusian BBM ke pulau-pulau di Kepulauan Seribu.
"Semua sudah dikuasai mafia minyak," jelasnya.
Ivan menegaskan, dirinya tidak akan berhenti untuk mengusut kasus penjualan solar ilegal ini secara tuntas, paling tidak hingga masyarakat di Kepulauan Seribu merasakan BBM satu harga.
"Kementerian ESDM, BPH Migas, dan aparat penegak hukum saya minta untuk menindaklanjuti temuan saya ini," ujar politisi Golkar ini.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Anggota Komisi VII DPR Ivan Doly Gultom menggerebek transaksi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar secara ilegal di Dermaga Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu malam (17/3) pukul 21.00 WIB. 
