Soal OSO, KPU Tidak Boleh Abaikan Putusan Pengadilan

Hamdan Zoelva dalam diskusi Masa Depan Putusan Bawaslu/RMOL

Perintah Bawaslu RI kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memasukkan kembali nama Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dalam daftar calon tetap (DCT) Pemilu 2019 harus segera dijalankan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengatakan, KPU harus menghormati prinsip hukum, dalam hal ini putusan Mahkamah Agung yang sudah mengoreksi amar Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Uji Materiil pasal 182 huruf l UU 7/2017 tentang Pemilu, dan membatalkan Peraturan KPU dengan alasan putusan MK tidak boleh berlaku surut.

"Karena putusan inkracht dalam tingkat implementasi dari institusi negara yang diberikan kewenangan untuk itu yaitu MA yang melaksanakan judicial review," jelasnya dalam Forum Thamrin 14 bertema 'Masa Depan Putusan Bawaslu' di Media Center Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat (18/1).

Beberapa lama setelah MA mengoreksi putusan MK, Pengadilan Tata Usaha Negara pun mengabulkan gugatan OSO. PTUN juga sudah mendukung penuh putusan MA yang membatalkan Peraturan KPU.

Menyusul Bawaslu yang menyatakan KPU telah melakukan pelanggaran administrasi. Bawaslu juga mewajibkan KPU kembali memasukkan nama OSO ke dalam DCT. Dengan catatan, jika nanti dinyatakan lolos, OSO harus mundur dari ketum Hanura. Namun, KPU bersikeras tidak menaati karena berpegang teguh pada putusan MK.

"Jadi, kalau kembali lagi ke sana (putusan MK), kita (KPU) mengabaikan prinsip negara hukum yang menghormati keputusan pengadilan, itu tidak boleh. Bawaslu hanya menjalankan putusan PTUN dan MA," ujar Hamdan. [wah]
EDITOR:

Kolom Komentar


Video

#KamiMasihAda Pemkot Fasilitasi Launching Album 30 Musisi Semarang

Kamis, 24 September 2020
Video

Tanya Jawab Cak Ulung - Ancaman dan Peluang Pilkada

Kamis, 24 September 2020

Artikel Lainnya

Perusahaan BUMN Dalam Korupsi Proyek Jembatan Di Kabupaten Kampar Rugikan Keuangan Negara Rp 50 M
Hukum

Perusahaan BUMN Dalam Korups..

30 September 2020 03:27
Hary Prasetyo Akui Ada Praktek Window Dressing Laporan Keuangan Jiwasraya
Hukum

Hary Prasetyo Akui Ada Prakt..

29 September 2020 23:28
KPK Kembali Perpanjang Masa Tahanan 6 Tersangka Suap APBD Jambi
Hukum

KPK Kembali Perpanjang Masa ..

29 September 2020 21:46
Kasus Korupsi Proyek Jembatan Di Kampar Riau Terungkap, KPK Tahan Dua Tersangka
Hukum

Kasus Korupsi Proyek Jembata..

29 September 2020 19:22
Berkas Lengkap, Eks Sekretaris MA Nurhadi Dan Menantunya Diserahkan Ke JPU KPK
Hukum

Berkas Lengkap, Eks Sekretar..

29 September 2020 18:13
Jampidsus Persilakan JPU Dan Hakim Panggil ST Burhanuddin Dan Hatta Ali
Hukum

Jampidsus Persilakan JPU Dan..

29 September 2020 09:59
Bupati Kutim Ismunandar Dkk Tetap Ditahan Di Rutan KPK Hingga 30 Hari Ke Depan
Hukum

Bupati Kutim Ismunandar Dkk ..

29 September 2020 02:35
Maafkan Tersangka, Ahok Akhirnya Cabut Laporan Polisi Kasus Pencemaran Nama Baik
Hukum

Maafkan Tersangka, Ahok Akhi..

28 September 2020 22:20