PDIP DKI Janji Segera Laporkan Jumlah Harta Ke KPK

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono angkat bicara atas data tersebut. Dia beralasan bahwa padatnya aktivitas DPRD mengakibatkan belum sempat untuk memasukkan data LHKPN ke KPK.

"Soalnya data yang harus diinput banyak dan aktivitas kami menyibukkan," katanya kepada wartawan, Senin (14/1).

Menurut Gembong, pihaknya sudah mulai mendata dan mengumpulkan berkas-berkas yang akan diserahkan sebagai bukti LHKPN. Dan akan menyampaikan LKHPN paling lambat pertengahan Februari nanti.

"Betul KPK juga beberapa kali mengatakan ke DPRD, termasuk sudah menyampaikan informasi ke fraksi soal tata cara melaporkan LHKPN," jelasnya.

Karena itu, Gembong memastikan para anggota Fraksi PDIP DPRD DKI akan secepatnya menyampaikan LHKPN kepada KPK.

KPK menyebut DPRD DKI masuk daftar instansi dengan tingkat kepatuhan rendah dalam memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pada legislatif tingkat provinsi.

"Ini untuk DKI ada 106 WL (wajib lapor) tidak pernah ada yang melapor. Jadi yang nol persen ini tidak pernah melapor. Jadi Provinsi DKI, Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara," jelas Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan. [wah]