Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Bupati Bener Meriah Bersaksi Untuk Irwandi Yusuf

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/soraya-novika-1'>SORAYA NOVIKA</a>
LAPORAN: SORAYA NOVIKA
  • Jumat, 10 Agustus 2018, 11:49 WIB
Bupati Bener Meriah Bersaksi Untuk Irwandi Yusuf
Irwandi Yusuf/Net
rmol news logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Kabupaten Bener Meriah, Ahmadi untuk mendalami kasus penerimaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018 pada Provinsi Aceh yang melibatkan Gubernur Aceh nonaktif, Irwandi Yusuf (IY).
Selamat Menunaikan Ibadah Puasa

Jurubicara KPK, Febri Diansyah menjelaskan, Ahmadi akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IY pada hari ini (Jumat, 10/8).

Dalam kasus ini, KPK sudah memanggil beberapa saksi dari terkait perkara ini di antaranya Apriansyah, Akbar Velayati, Jason Utomo, Gigit Mawadah, Danial Novianto, Anthon Novianto, Istri Gubernur Aceh nonaktif, Irwandi Yusuf, juga model sekaligus pegiat Aceh Marathon, Fenny Steffy Burase. Selain itu ikut diperiksa pejabat Kemendagri.

Kasus ini sendiri bermula dari Bupati Bener Meriah, Ahmadi yang diduga memberikan uang kepada

Irwandi diduga menerima suap Rp 500 juta dari Ahmadi terkait proyek-proyek pembangunan insfrastruktur yang bersumber dari DOKA pada provinsi Aceh tahun anggaran 2018.

Diduga uang pemberian tersebut merupakan bagian dari komitmen fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dari setiap proyek yang dibiayai dari DOKA.

Pemberian dilakukan melalui orang-orang dekatnya dan Bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai perantara.

Dalam kegiatan ini lembaga antirasuah mengamankan beberapa bukti di antaranya uang sebesar Rp 50 juta, bukti perbankan dan catatan proyek.

Sebagai pihak yang diduga menerima Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan Syaiful Bahri disangkakan melanggar pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dan sebagai pihak diduga pemberi Ahmadi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf (a) atau huruf (b) atau pasal 13 UU 32/1999. [wid]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA