Mereka mendesak penetapan tersangka Bupati Tapanuli Tengah Bahktiar Ahmad Sibarani dalam dugaan suap kepada mantan hakim konstitusi Akil Mochtar pada sengketa Pilkada Tapteng 2011 lalu.
Joko Pranata Situmeang selaku koordinator Gema Tapteng mengatakan, tuntutan tersebut belum juga direspon oleh KPK. Bahkan sejak awal unjuk rasa dilaksanakan tiga tahun lalu.
"Tuntutan kami ini adalah aksi yang ke tujuh kalinya, setelah enam kali aksi namun belum juga ditanggapi KPK," ujarnya di depan Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/8).
Gema Tapteng juga melontarkan kekecewaan terhadap KPK. Mengingat, untuk perkara korupsi yang terbilang kecil KPK mampu menuntaskan namun untuk suap sebesar Rp 1,8 miliar malah tidak merespon.
"KPK selama ini gembar-gembor keberhasilannya dalam melakukan OTT terhadap sejumlah pejabat tapi untuk kasus pemberian suap sebesar Rp 1,8 miliar ke Akil Mochtar yang jelas kelihatan malah tak merespon," keluh Joko.
Selain itu, Bakhtiar Ahmad Sibarani saat ini masih menjabat bupati aktif sehingga dikhawatirkan dapat mengulangi perbuatannya melakukan suap.
"Kami khawatir Bakhtiar Sibarani ini akan mengulangi perbuatannya," ujar Joko.
Dia menambahkan, KPK sudah memiliki lebih dari dua alat bukti atas kasus tersebut, sehingga sudah sepatutnya melakukan penahanan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.
"Kami minta KPK segera tuntaskan ini. Tahan saja," tegas Joko.
[wah]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Gerakan Masyarakat Tapanuli Tengah (Gema Tapteng) kembali menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi. 
BERITA TERKAIT: