Menurutnya, salah satu pembahasan rapat terkait mengurangi kredit macet petani tambak yang dibebankan kepada PT Dipasena Citra Darmaja dan PT Wachyuni Mandiri sebesar Rp 4,8 triliun.
"Karena memang ini fokusnya dan pengurangan beban ini saya kira baik. Dan sisanya kalau tidak salah saya tidak ingat apakah itu dimunculkan atau tidak," katanya saat bersaksi untuk terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung salam kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (19/7).
Seingat Boediono, rapat dihadiri beberapa pihak terkait, seperti Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Dorodjatun Kuntjoro Jakti dan Syafruddin Temenggung selaku kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Di sana, dia mengakui ada usulan tentang penghapusan utang Sjamsul Nursalim sebesar Rp 2,8 triliun.
"Saya kira memang begitu. Kalau seingat saya memang ada usulan write off, angkanya lupa," ujarnya.
Namun, dia mengaku lupa kesimpulan rapat tentang usulan penghapus bukuan utang Sjamsul Nursalim.
"Saya tidak ingat ada kesimpulan-kesimpulan yang dibacakan," kata Boediono yang juuga pernah menjabat wakil presiden.
Syafruddin Temenggung sendiri didakwa merugikan uang negara sekitar Rp 4,5 triliun karena menerbitkan SKL BLBI untuk obligor BDNI. Penerbitan SKL dianggap telah memperkaya pemegang saham BDNI Sjamsul Nursalim sebagai pemilik aset PT Dipasena Citra Darmaja dan PT Wachyuni Mandiri. Selaku kepala BPPN, Syafruddin Temenggung diduga telah melakukan penghapusan piutang BDNI kepada petani tambak.
[wah]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Menteri Keuangan periode 2001-2004 Boediono membenarkan bahwa dirinya ikut dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Negara pada Februari 2004 yang membahas utang pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim. 
BERITA TERKAIT: