Indonesia Dan Selandia Baru Tangani Perdagangan Manusia Gaya Baru

"Ada fenomena baru dari pelaku perdagangan manusia. Saat ini lebih cenderung sebagai migran ekonomi," jelas Kepala Bareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto di sela penandatanganan kerja sama di Markas Kepolisian Selandia Baru di Wellington, Rabu waktu setempat (6/12).

Wakil Kepala Kepolisian Selandia Baru Mike Clement memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Polri atas capaian kerja sama dalam penanganan penyelundupan manusia atau people smuggling.

"Kami memiliki permasalahan yang sama untuk penyelundupan manusia. Dan kami berterima kasih atas kerja sama yang telah dilakukan bersama kedua negara," katanya.

Menurut Clement, Selandia Baru menetapkan aksi penyelundupan manusia sebagai tindakan kriminal.

"Tertangkap langsung dipenjara. Meskipun lolos pastinya akan sulit mendapatkan status kewarganegaraan," jelasnya.

Ari Dono menambahkan, pola baru terus dilakukan oleh sindikat penyelundup manusia.

"Salah satunya pada 9 Agustus 2017 silam. Saat itu, kapal berbendara Srilanka terdampar di  laut Nias Utara," ujarnya.

Hasil pemeriksaan Satgas People Smuggling Bareskrim Polri diketahui bahwa kapal penumpang yang membawa 33 warga negara Srilanka itu menuju Selandia Baru dengan diorganisir penyelundup dari Srilanka.

Pada 26 Oktober 2017, sebanyak 41 orang asal Vietnam rencananya juga akan diselundupkan ke Selandia Baru. Tapi kemudian, kapal yang mengangkut terdampar di Pulau Tablolong, NTT. Kasus itu saat ini masih dalam proses penyidikan.

Lanjut Ari Dono, kerja sama kedua negara harus segera ditingkatkan, utamanya intensifitas dan koordinasi.

"Selain itu, kurangnya personil serta intensifitas koordinasi antara Indonesia dengan Selandia Baru. Semuanya mesti segera diharmonisasi. Untuk penyegeraan pengungkapan para pelaku perdagangan manusia," jelasnya.

Dia memastikan, hasil pertemuan akan menjadi sinyal positif dalam upaya memberantas salah satu kejahatan hak asasi manusia tersebut.

"Indonesia dan Selandia Baru sepakat meningkatkan upaya pendeteksian terkait para sindikat yang beroperasi di masing-masing wilayah. Selain itu juga, peningkatan kualitas dan kemampuan personel perdagangan manusia," jelas Ari Dono dalam keterangannya. [nes]