Polda Metro Lakukan Pembungkaman Penegak HAM!

Rabu, 17 Februari 2016, 17:27 WIB
Laporan:

ilustrasi/net

Tigor Gempita Hutapa dan Obed Sakti adalah Pengacara Publik/Pengabdi Bantuan Hukum pada LBH Jakarta yang bertugas mendampingi dan mendokumentasikan Aksi Buruh pada 30 Oktober 2015 yang lalu.

Bersama dengan 23 buruh dan 1 Mahasiswa lainnya, Tigor dan Obed mengalami pemukulan dan ditangkap oleh Reskrim Polda Metro Jaya. Menurut salah satu pengacara LBH Jakarta, M Isnur mereka diperlakukan secara kasar walaupun sudah memperkenalkan diri sebagai Kuasa Hukum/Pendamping dari LBH Jakarta.

"Tigor Dan Obed sedang menjalankan tugas sebagai penegak Hukum, Dan dijamin oleh UU Advokat, UU Bantuan Hukum, UU Hak Asasi Manusia, Deklarasi PBB tentang Pembela HAM dan lainnya," kata Isnur saat berbincang dengan wartawan beberapa saat lalu, Rabu (17/2).

Selain itu, kata Isnur, para buruh pun sedang berjuang menolak PP Pengupahan dan menyampaikan pendapat dan sudah pasti dilindungi UUD 1945, UU Ketenagakerjaan, UU HAM, UU Penyampaian Pendapat di Muka Umum dan lainnya.

Menurut Isnur, proses kriminaliasi yang dilakukan kepolisian terus berlanjut. Setelah melalui proses BAP saat malam penangkapan, mereka kata Isnur langsung jadi Tersangka. Saat ini berkasnya akan dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi dengan tuduhan melawan perintah pejabat (Pasal 216 & 218 KUHP).

"Fenomena kriminalisasi advokat atau Human Rights Defender ini merupakan ancaman bagi kerja-kerja bantuan hukum atau Hak Asasi Manusia yang lainnya. Ancaman ini juga bisa terjadi pada siapapun," jelas Isnur.

Sejauh ini, kata dia, kiriminlaisi terhadap praktisi hukum sudah terjadi pada Emerson dan Illian (Aktifis ICW), Usman Hamid (KontraS), Erwin Natosmal Omar (ILR), Bambang Widjoyanto, Abraham Samad dan Novel (KPK).

Menurut Isnur, saat ini berkas kriminalisasi sudah P21 di Kejati DKI Jakarta dan akan pelimpahan kedua tersangka dan barang bukti, yang kata Isnur sarat dengan rekayasa.

"Kriminalisasi polda metro jaya terhadap 26 orang tersebut, harus dimaknai sebagai serangan balik dan pembungkaman hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan ancaman penegakan HAM. Kita akan terus mengawal pelimpahan dari polda ke kejati DKI Jakarta," demikian Isnur. [sam]
EDITOR:

Kolom Komentar


Video

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

Kamis, 08 Agustus 2019
Video

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Jumat, 09 Agustus 2019
Video

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Rabu, 14 Agustus 2019